"Anggaran pemilu tahun 2013 Rp 7,3 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp 14 Triliun," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada detikcom, Minggu (28/7/2013).
Menurutnya, anggaran untuk tahapan Pemilu 2014 itu sebetulnya sebesar Rp 16 triliun, namun entah mengapa dipotong pemerintah sebesar Rp 2 Triliun sehingga hanya Rp 14 triliun.
"Paling besar alokasi untuk honor pegawai dan logsitik pemilu," ungkapnya.
Ferry menuturkan, honor pegawai dimaksud adalah petugas KPU se-Indonesia mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang berbasis di TPS.
"Pencairan anggaran mengikuti aturan yang ada dan diberikan berangsur sesuai kebutuhan tahapan," tuturnya.
Selain untuk keperluan honor pegawai dan logistik, alokasi anggaran terbesar juga ada pada sosialisasi dan iklan masyarakat.
"KPU siap transparan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran tersebut," ucap Ferry.
KPU Harus Tiru Pemilu di Kamboja yang Hemat Anggaran
Hari ini, sebanyak 9 juta penduduk Kamboja melakukan pemilihan suara untuk mencari pemimpin barunya. Proses pemilu di Kamboja yang sangat efisien rupanya disukai oleh mantan Wapres RI Jusuf Kalla. Pemilu di Kamboja memang tidak membutuhkan dana sebesar di Indonesia.
Efisiennya pemilu di Kamboja, terlihat dari tempat pemungutan suara (TPS) yang menggunakan gedung sekolah, universitas dan tempat ibadah. Hal berbeda terjadi di Indonesia, Mayoritas TPS di Indonesia terletak di sebuah lapangan. Dengan demikian pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk menyewa tenda, bangku dan meja.
"Ini memang sangat efisien dia tidak perlu sewa-sewa tenda dan lain-lain, kita harus mencontoh," kata JK yang juga Ketua Centrist Asia Pasific Democrats International (CAPDI), di Provinsi Kandal, Kamboja, Minggu (28/7/2013).
Selain itu, jumlah pemilih h di tiap-tiap TPS yang berada di Kamboja mencapai 600 sampai 800 orang. Sedangkan di Indonesia sendiri, tiap-tiap TPS hanya diisi oleh 300 sampai 400 pemilih.
"Jadi di Kamboja tidak perlu bikin banyak-banyak TPS. Apalagi di Jakarta, dari TPS 1 ke TPS 2 sangat berdekatan. Kita harus contoh ini karena sangat hemat anggaran," tutur JK.
JK berharap agar pemerintah terutama KPU mencontoh sistem pemilu di Kamboja. JK juga menyarankan agar jumlah pemilih di satu TPS Indonesia berjumlah 1.000 orang.
"Kalau perlu kita juga pakai sistem contreng daripada sistem coblos. Di dunia ini hanya tinggal 2 negara yang pakai sistem tusuk, di Indonesia dan Nigeria saja," pungkasnya.
EDAN ! KPU Anggarkan Rp 14 Triliun untuk Tahapan Pemilu 2014
sumber | edan77.blogspot.com | http://news.detik.com/read/2013/07/28/090521/2316479/10/kpu-anggarkan-rp-14-triliun-untuk-tahapan-pemilu-2014?9922032
No comments:
Post a Comment